Monday, October 19, 2020

Kontroversi Omnibus Law

 

Kontroversi dari pemerintahan saat ini kembali muncul saat RUU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law melalui proses persetujuan parlementer DPR RI. Jadwal semula Sidang Paripurna yang direncanakan pada tanggal 8 Oktober 2020 diselenggarakan lebih awal jadi tanggal 5 Oktober 2020. Agenda sidang yang berlangsung masih diwarnai pro-kontra dan terkesan mendadak sehingga pandangan semua fraksi pun tidak tersampaikan secara optimal, termasuk insiden microfon yang beberapa kali mati hingga walk out nya anggota dewan tersebut.

Semua insiden penolakan tersebut sebelum sidang pembahasan RUU berlangsung sudah datang dari berbagai elemen masyarakat. Kalangan serikat buruh, akademisi, lsm, ormas, dan berbagai pihak meminta agar draft RUU tersebut ditinjau kembali karena berimbas pada UU lain yang sudah ada sebelumnya. Sehingga pasca persetujuan RUU tersebut untuk disahkan menjadi UU maka gelombang penolakan meluas menjadi gerakan demonstrasi. Klaim pemerintah bahwa UU cipta lapangan kerja ini bermanfaat bagi masyarakat dan dapat diterima semua kalangan sesuai Pasal 96 UU No 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15/2019" tenyata tak terbukti.

Bahkan muncul surat dari Kemendikbud Dirjen Dikti bernomor 1035/E/KM/2020 yang menghimbau mahasiswa/i untuk tidak turut serta dalam kegiatan demonstrasi/ unjuk rasa/ penyampaian aspirasi dan justru harus membantu mensosialisasikan isi UU Cipta kerja. Ditambah kemudian wacana dari pihak kepolisian bahwa pelajar dan mahasiswa yang ikut demonstrasi omnibus law terancam sulit mendapat pekerjaan di masa depan karena meskipun telah lulus akan sulit memperoleh SKCK atau mendapat catatan kriminal didalamnya. Upaya semacam ini memperkuat statement Menteri Kominfo yang menyebutkan: "kalau pemerintah bilang hoax ya hoax.."

Indonesia adalah negara demokrasi Pancasila dengan UUD 1945 pasal 28 yang memuat kemerdekaan mengeluarkan pendapat bagi warga negaranya. Jelas semua tindakan pemerintah dan para wakil rakyat seputar proses Omnibus Law patut dipertanyakan dan diminta pertanggungjawabannya sebab negara ini dibangun untuk kepentingan bersama tiap elemen masyarakat dan warga negaranya dan tidak boleh ada klaim sepihak sebagai pembenaran atas suatu tindakan yang mengatasnamakan rakyat tapi kenyataannya berbicara lain atau faktanya justru menimbulkan kontroversi dan polemik berkepanjangan.



Friday, August 21, 2020

Prediksi Ekonomi Indonesia 2020


Pandemi Virus Corona atau Covid-19 sudah berimbas ke banyak bidang di Indonesia terutama pada sektor ekonomi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi yang tadinya diprediksi akan meroket justru nyungsep. Pertumbuhan ekonomi nasional menyentuh level terburuk dalam dua dekade terakhir. Pada kuartal kedua 2020, angkanya merosot hingga minus 5,32%. Seolah masalah belum cukup sampai disitu, manajemen penanganan Covid 19 malah memperlihatkan banyaknya masalah di birokrasi yang sebelumnya sudah tidak tertangani dengan baik hingga berimbas pada tingginya hutang LN.

Wajar bila banyak pihak menilai, saat ini negara memang punya seorang presiden tapi belum tentu memiliki pemimpin. Ban Bland lewat tulisannya dalam buku "Man of Contradictions..." buruknya manajemen pemerintahan saat ini sudah terjadi jauh sebelum virus Covid-19 jadi pandemi wabah.

Kembali pada sikon perekonomian Indonesia yang mulai memasuki masa sulit, sebaiknya pemerintah harus mulai melakukan evaluasi sebab investasi dikejar tetapi hutang tak terbayar justru makin besar. Jargon revolusi mental dan kerja nyata seharusnya sesuai dengan implementasinya, jangan malah seperti sekarang program Kemenag kontra dengan MUI, Kemenkes kontra dengan IDI, hingga Kemendikbud kontra pula dengan PGRI, bahkan Kominfo bertanya pada stafnya yang siapa yang gaji kamu lalu malah akrab dengan para buzzer sosial media yang anggarannya era ini luar binasa.

Pemerintah jelas berbeda dengan perusahaan yang siap dengan anggaran untuk belanja iklan sebab tujuannya adalah mencari laba/ keuntungan, sebaliknya pemerintah adalah lembaga negara yang anggarannya (baca; uang rakyat) bersifat pengabdian untuk masyarakat dan warga negaranya. Jadi bila slogan/ semboyan HUT RI Ke 70 "Ayo Kerja", HUT RI ke 71 "Indonesia Kerja Nyata", HUT RI ke 72 "Indonesia Kerja Bersama", HUT RI ke 73 "Kerja Kita Prestasi Bangsa", HUT RI ke 74 "Menuju Indonesia Unggul", HUT RI ke 75 "Indonesia Maju", maka sudah seharusnya bila hal itu cermin dari upaya dan tindakan yang berkelanjutan. Bukan malah seperti sekarang yang serba kontradiktif, yakin ekonomi bakal meroket ternyata malah nyungsep.



Followers