Saturday, January 5, 2013

Mewaspadai Mental "Ibukota" di Banda Aceh

Kasus desentralisasi makin banyak mendera daerah.

Setelah mendapat status otonomi khusus, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mendapat limpahan anggaran besar. Pemerintah di Jakarta pada masa lalu mengatur alokasi anggaran untuk provinsi, kini pemerintah NAD melakukan fungsi itu kepada 23 kabupaten/kota di wilayah itu.

Sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang telah mengalami dua kali revisi, pada 2008-2023 Aceh akan menerima 2 persen Dana Alokasi Umum Nasional. Kemudian pada 2023-2029, NAD bakal menerima 1,5 persen dari DAU.

Data yang dihimpun Jurusan Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, dari 2008-2012, Aceh menerima tak kurang dari Rp 21 triliun.

Selain dana rutin itu, Aceh juga menerima dana yang digunakan sebagai kompensasi atas kesepakatan MoU Helsinki. Dana yang sudah diberikan sekitar Rp 1,5 triliun yang sebagian besar digunakan untuk kompensasi korban konflik militer dan mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka.

Ketergantungan Aceh kepada dana otsus sangat besar. Tidak banyak sumber pendapatan asli daerah yang menghasilkan dana untuk pembangunan Aceh. Industri di Aceh tidak cukup kuat untuk menjamin ekonomi Aceh.

Meski anggaran besar itu, Aceh memiliki masalah penyerapan anggaran yang rendah. Setiap tahun sisa penggunaan anggaran (silpa) dari dana otsus jumlahnya sangat besar. Pada 2008, silpa mencapai Rp 800 miliar dan pada 2009 bahkan mencapai Rp 1,3 triliun.

Bayu Dardias Kurniadi, salah satu anggota tim UGM, mengatakan, besarnya silpa karena pemerintah provinsi ingin berperan dalam mengelola anggaran.
Dana otsus yang besar itu tidak langsung dialirkan ke daerah kabupaten/kota. Pemprov memberikannya berdasarkan pengajuan proyek dari pemerintah kabupaten/kota.

Memang menurut regulasi, pembagian anggaran itu adalah 60 persen untuk provinsi dan 40 persen untuk kabupaten/kota. Namun dalam praktiknya, seluruh anggaran itu dipegang provinsi dan kabupaten/kota harus mengajukan rencana penggunaan anggaran untuk bisa mendapatkannya.

"Mereka tidak mau seperti Papua yang penggunaan dana otsusnya sampai ke tingkat kabupaten/kota tidak jelas," kata Bayu Dardias, Rabu (20/6).

Namun karena rendahnya SDM dan ketidakma mampuan merencanakan penggunaan anggaran, banyak proyek yang tidak bisa berjalan. Inilah yang membuat dana silpa di Aceh terus membesar. Sisa anggaran yang tidak dimanfaatkan akan menjadi dana bagi pemerintah provinsi Aceh tahun berikutnya.
"Jadi kalau dulu yang disalah-salahin Jakarta (pemerintah pusat), sekarang Banda Aceh (pemerintah provinsi)", ujar Bayu berseloroh terkait dengan distribusi dana otsus.

Menurut dia, pemerintah kabupaten/kota pun tidak diam saja. Mereka melakukan segala upaya agar dana otsus tersebut bisa langsung diterima tanpa harus melewati pemerintah provinsi,apalagi mereka merasa kapasitas mereka untuk mengelola PAD memang rendah.

Namun pemerintah provinsi belum ingin memberikan dana langsung karena khawatir sulit melanjutkan kontrol. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan banyak daerah yang mengajukan program yang sama, yaitu membangun terminal maupun pelabuhan tanpa memperhatikan desain tata ruang bagi pembangunan ekonomi daerah.

Lebih Baik

Namun tim peneliti UGM mencatat setidaknya penerapan desentralisasi asimetris di Aceh masih lebih baik dalam hal mentransformsikan kesejahteraan dibanding dengan Papua. Bayu mengatakan di Aceh persoalan identitas bisa dikatakan sudah selesai. Tidak ada lagi elemen di Aceh yang ingin kembali angkat senjata seperti sebelum perjanjian Helsinki.

"Kekuatan-kekuatan utama yang menjadi elemen disintegrasi, kini sudah terintegrasi dalam kekuatan-kekuatan politik lokal," katanya. Ini terlihat dari banyaknya mantan GAM yang berkiprah di partai-partai lokal dan partai nasional di Aceh.

Program kesejahteraan misanya berjalan dengan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang merupakan asuransi kesehatan yang menjamin seluruh rakyat aceh. Asuransi ini jauh lebih maju karena menjamin seluruh warga, bukan hanya yang miskin saja.
Bahkan pegawai negeri lebih memilih menggunakan asuransi ini, meskipun sudah dijamin oleh asuransi dari PT Askes. Keseluruhan dana JKA ini sekitar Rp 400 miliar setahun digunakan untuk menjamin 4,5 juta masyarakat Aceh dan seluruh dananya diambil dari dana otsus.

Sementara itu di Papua, dana otsus tidak memiliki korelasi signifikan dengan kesejahteraan warga. Menurut Mada Sukma Jati, salah satu tim peneliti UGM, tidak adanya monitoring dan pengeloaan dana yang akuntabel, membuat kesejahteraan masih menjadi mimpi warga Papua.
Belum lagi anggapan bahwa dana otsus adalah dana mahar atau uang darah yang tidak perlu dipertanggungjawabkan.

No comments:

Post a Comment

Tak ada gading yang tak retak, saran dan kritik akan kami terima dengan senang hati. Anda sopan kami segan.

Followers

Networked Blog